dpr | ||||||
BERITA | ||||||
Aturan Aset Sunat Wewenang Pengawasan DPR terhadap BUMN Minggu, 15 Januari 2017 − 11:18 WIB Aturan Aset Sunat Wewenang Pengawasan DPR terhadap BUMN DPR menilai peraturan pemerimtah (PP) ...
| ||||||
Kapolri: Proses Hukum Kasus Makar Tidak Boleh Diintervensi Hal tersebut ia katakan, saat diminta tanggapannya soal pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta kasus dugaan makar dihentikan.
| ||||||
KPU Enggan Tanggapi Polemik "Presidential Threshold" Polemik mengemuka setelah pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sudah diserahkan ke DPR mengusulkan agar presidential ...
| ||||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar